Sabtu, 16 Oktober 2021

Utang Indonesia Tembus Rp 6.445 Triliun per Maret 2021

29 April 2021
Tumpukan uang rupiah (Foto : Aktual/Lindo)

Jangkauan-Jakarta. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah tembus Rp6.445,07 triliun per Maret 2021. Jumlahnya melonjak Rp1.253 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp5.192 triliun.

Dibandingkan dengan posisi Februari 2021 yang sebesar Rp6.361 triliun, maka total utang pemerintah dalam satu bulan naik Rp84 triliun. Rasio utang pemerintah pun ikut terkerek menjadi 41,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada bulan lalu.

Rasio utang pada Maret 2020 masih terbilang rendah, yaitu 32,12 persen terhadap PDB. Namun, rasio utang pemerintah terus naik dari bulan ke bulan hingga tembus 40 persen.

Baca juga : https://www.jangkauan.com/akhir-februari-2021-utang-indonesia-tembus-6-361-triliun/

Mengutip laporan APBN KiTa edisi April 2021, Kamis (22/4) seperti dilansir dari cnnindonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kenaikan utang terjadi karena ekonomi RI masih berada dalam fase pemulihan setelah dihantam pandemi covid-19. Toh, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang jumlah utangnya terus meningkat.

“Hal ini disebabkan oleh kebutuhan belanja yang cukup besar, terutama untuk memberikan stimulus pemulihan ekonomi, serta penyediaan program vaksinasi covid-19 secara gratis,” ucap Ani, sapaan akrabnya.

Pun demikian, Ani mengklaim rasio utang ini merupakan salah satu yang terkecil dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya dan G20. Bahkan, Ani menjamin utang dikelola dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun, utang pemerintah terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp5.583,16 triliun atau setara 86,63 persen dari total utang. Sedang sisanya Rp861,91 triliun berasal dari pinjaman.

Lihat juga : https://www.jangkauan.com/dalam-5-tahun-utang-indonesia-naik-150-persen/

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan sebetulnya posisi utang RI sudah masuk zona lampu kuning. Artinya, pemerintah harus ekstra hati-hati mengelola utang.

Memang, kata Bhima, rasio utang Indonesia masih di bawah batas yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 60 persen dari PDB.

Namun, bukan tak mungkin rasio utang terus merangkak naik dan menembus batas maksimal. “Ini sudah masuk lampu kuning. Tahun ini, mungkin bisa 50 persen dari PDB kalau pengelolaan fiskal masih seperti sekarang,” ungkap Bhima.

Apalagi, ia menilai pemerintah salah dalam mengelola utang. Ia menganggap tak semua utang digunakan untuk penanganan pandemi covid-19.

“Kalau lihat pemerintah masih enteng, utang dikatakan digunakan untuk pandemi, faktanya tidak seperti itu. Dari pos belanja pusat sendiri, utang juga untuk belanja pegawai, barang,” kata Bhima.

Padahal, seharusnya utang lebih banyak digunakan untuk sektor produktif. Dengan demikian, utang negara akan ikut mendongkrak perekonomian, bukan hanya menambal kebutuhan negara yang tidak bersifat produktif.

“Ini utang tidak sehat, tidak digunakan untuk sektor produktif, tapi justru banyaknya ke birokrasi dan tambal bunga utang yang mahal,” jelas Bhima.

Menurut dia, pemerintah juga tak cukup transparan dalam mengelola utang. Hal ini khususnya utang yang berasal dari SBN.

“Kalau dari surat utang lebih sulit dilacak. Biasanya investor surat utang tidak detail mau tau digunakan untuk apa, yang penting untuk APBN, jadi disiplin fiskal kendor,” terang Bhima.

Lihat juga : https://www.jangkauan.com/pemerintah-siap-tagih-piutang-dana-blbi-rp110454-triliun/

berita terkait
Komentar
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments