Selasa, 19 Oktober 2021

Pemerintah Resmi Tetapkan KKB Papua Sebagai Teroris!

30 April 2021
Menkopolhukam Mahfud MD (Foto: humas kemenkoplhukam)

Jangkauan-Jakarta.  Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT).

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan massif dikategorikan sebagai teroris,” ujar Mahfud dalam jumpa persnya, Kamis (29/4/2021) .

Oleh karena itu, pemerintah meminta TNI dan Polri untuk menindak KKB Papua yang semakin meresahkan. “Pemerintah sudah meminta kepada Polri TNI, BIN, dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas dan terukur,” ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan, pandangan dan sikap pemerintah tersebut, karena tindakan kekerasan di Papua dalam beberapa hari terakhir ini semakin meresahkan.

Baca juga : https://www.jangkauan.com/presiden-tangkap-seluruh-kkb-papua/

https://www.jangkauan.com/bupati-puncak-papua-sangat-geram-dengan-aksi-kkb/

“Banyak tokoh adat Papua datang ke Menko Polhukam dan pimpinan daerah di sana menyatakan dukungan pemerintah melakukan tindakan diperlukan guna menangani tindak kekerasan yang muncul di Papua,” pungkasnya seperti dilansir dari sindonews.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya gugur tertembak oleh KKB di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Papua, Minggu (25/4/2021).

Mahfud menyebut, penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua usai dilabeli teroris menjadi kewenangan aparat kepolisian.  Dalam memburu para teroris di Papua ini, aparat kepolisian akan berada di barisan terdepan. Sementara TNI turut memberi bantuan penebalan pasukan ketika dibutuhkan.(Penanganan) akan dilakukan menurut undang-undang. Siapa itu yang melakukan? Satu, yang di depan itu polisi dengan bantuan penebalan dari TNI. Itu saja undang-undangnya,” kata Mahfud seperti dikutip dari cnnindonesia.

Baca juga : https://www.jangkauan.com/kkb-tembak-mati-sopir-ojek-di-distrik-omukia-papua/

https://www.jangkauan.com/pendeta-beoga-ungkap-kebiadaban-kkb-perkosa-gadis-desa/

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai, aparat yang menangani hanya akan menemui segelintir orang yang bergabung dalam KKB. Mahfud mengklaim hampir 92 persen masyarakat Papua pro terhadap NKRI.

“Itu tidak perlu banyak (pasukan), tinggal dikoordinasikan. Menurut istilah presiden kemarin, disinergikan saja jangan jalan sendiri-sendiri,” ucap Mahfud.

Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) setempat harus berkoordinasi dengan baik terkait penanganan teroris KKB ini.

Lihat juga : https://www.jangkauan.com/satu-personel-brimob-gugur-dalam-kontak-tembak-dengan-kkb/

Mereka juga akan dikomando langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri. Sementara untuk Badan Intelijen Negara (BIN), Mahfud menjelaskan, akan diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen yang lebih bersifat politis.

“Politis itu misalnya penggalangan terhadap tokoh-tokoh, mengidentifikasi lokasi-lokasi, kemudian melakukan penggalangan diplomasi bersama Kemenlu terhadap negara-negara sekitar di Pasifik atau negara-negara lain yang menjadi tempat pelarian orang-orang separatis,” jelasnya.

Pemerintah resmi mengkategorikan KKB sebagai teroris. Pertimbangannya, segala tindakan yang dilakukan KKB selama ini adalah tindakan teroris. Merujuk UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, KKB dinilai patut masuk dalam kategori teroris karena dianggap mengancam, menggerakkan, dan mengorganisasi kekerasan atau ancaman kekerasan hingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut.

Lihat juga : https://www.jangkauan.com/3-lembaga-adat-papua-sepakat-jadikan-kkb-teroris/

https://www.jangkauan.com/negara-tidak-akan-kalah-9-anggota-kkb-tertembak/

berita terkait
Komentar
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments