Sabtu, 19 Juni 2021

Pemerintah dan DPR Sepakat RUU KUHP Masuk Prioritas 2021

10 June 2021
Ilustrasi kegiatan rapat kementerian dan Komisi III DPR (Foto : Istimewa)

Jangkauan-Jakarta. Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Omar Sharief Hiariej mengatakan, pihaknya bersama Komisi III DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dengan didampingi Wamen Eddy Hiariej dan jajaran Kemenkumham.

“Jadi tadi ada kesepakatan bahwa ini akan segera dimasukan sebagai RUU Prioritas 2021,” kata Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021) seperti dilansir dari sindonews. 

Eddy menjelaskan, setelah RUU KUHP ini masuk prioritas 2021, nanti pembahasannya akan kembali diteruskan mencakup pasal-pasal yang belum tuntas, mengingat RUU ini carry over dari DPR dan pemerintah periode sebelumnya. “Kemudian karena carry over maka bahas pasal-pasal mana saja yang belum tuntas,” terangnya.

Kesepakatan ini juga tertuang dalam salah satu kesimpulan Raker Komisi III DPR dengan Menkumham. “Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM RI bersepakat untuk segera menindaklanjuti penyelesaian RKUHP maupun yang telah menjadi Prioritas di Tahun 2021 dalam rangka mewujudkan penataan sistem peradilan pidana yang terpadu,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir membacakan kesimpulan.

Sementara itu terkait pasal penghinaan presiden dan wakil presiden (wapres) akan kembali dimasukkan dalam draf Rancangan Undangan-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pasal ini sebelumnya pernah ada tapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga : https://www.jangkauan.com/polri-sosialisasikan-pelat-nomor-khusus-kendaraan-anggota-dpr/

https://www.jangkauan.com/survei-belum-ada-figur-capres-dominan-dan-ekspansional/

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menceritakan bahwa sebelum menjadi Menko Polhukam, dirinya pernah menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi terkait sikapnya terhadap pasal penghinaan kepada presiden yang masuk dalam KUHP.

“Jawabnya, terserah legislatif, mana yg bermanfaat bg negara. Kalau bg sy pribadi, masuk atau tak masuk sama sj, toh sy sering dihina tp tak pernah memperkarakan,” cuit Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Rabu (9/6/2021) malam.

Dari jawaban tersebut, Mahfud MD menyimpulkan, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada pembahasan di legislatif apakah mau memasukkan atau tidak pasal penghinaan presiden dan wakil presiden.

“Bg Pak Jokowi sbg pribadi masuk atau tdk sama sj, sering dihina jg tak pernah mengadu/memperkarakan,” cuitnya lagi.

Sementara itu, Eddy mengatakan, pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden merupakan delik aduan. Dia menjelaskan, pasal penghinaan terhadap kepala negara itu berbeda dengan pasal yang pernah dicabut oleh MK.

“Kalau dalam pembagian delik, pasal penghinaan yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu merupakan delik biasa. Sementara dalam RUU KHUP itu merupakan delik aduan. Kalau delik aduan, itu yang harus melapor sendiri adalah presiden atau wakil presiden,” ujarnya.

Baca juga : https://www.jangkauan.com/head-to-head-empat-simulasi-skenario-pasangan-capres-2024/

https://www.jangkauan.com/survei-indikator-politik-inilah-17-tokoh-capres-pilihan-anak-muda-indonesia/

berita terkait
Komentar
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments