Selasa, 19 Oktober 2021

Pemerintah Buka Sekolah Offline Mulai Juli 2021

31 March 2021
Ilustrasi keceriaan anak sekolah sebelum pandemi (Foto : Istimewa)

Jangkauan-Jakarta. Setelah lebih dari setahun Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah terganggung akibat pandemi Covid, Pemerintah pusat akhirnya memberi sinyal terbukanya kembali pembelajaran tatap muka (offline) secara terbatas yang dimulai pada Juli 2021.

Hal itu disampaikan Menko PMK, Muhadjir Effendy, dalam Pengumuman Keputusan Bersama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 yang disiarkan YouTube Kemendikud RI, Selasa (30/3/2021).

Menko Muhadjir awalnya menjelaskan efektivitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak sama dengan belajar tatap muka. Dia berharap vaksinasi Corona bisa membuat pembelajaran tatap muka dimulai.

“Vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan ditargetkan selesai paling lambat bulan Juni 2021. Ini sesuai dengan komitmen dari Pak Menkes. Sehingga pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2021, diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas,” ujar Muhadjir.

Baca Juga : https://www.jangkauan.com/sekolah-tatap-muka-diakselerasi-dengan-vaksinasi-dan-bos/

https://www.jangkauan.com/jumat-ini-pendaftaran-sekolah-kedinasan-dibuka-alokasi-8-500-formasi/

Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Agama (Menag).

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan persnya yang disampaikan secara daring, Selasa (30/03/2021), mengungkapkan melalui SKB Empat Menteri ini pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini juga sejalan dengan akselerasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

“Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di dalam satuan pendidikan divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil [kantor wilayah], atau kantor Kemenag [Kementerian Agama] mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.

Lihat Juga : https://www.jangkauan.com/sma-pradita-dirgantara-role-model-pendidikan-di-papua/

https://www.jangkauan.com/permudah-lulusan-sarjana-cari-kerja-kemendikbud-jalankan-program-mbsi/

Menurut Mendikbud, kewajiban bagi satuan pendidikan tersebut perlu dipenuhi karena orang tua atau wali berhak memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh [PJJ].

“Orang tua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh,” ujarnya.

Kemudian dinas perhubungan, imbuh Nadiem, perlu memastikan adanya akses transportasi yang aman ke dan dari satuan pendidikan. “Pemda bersama dengan Satgas COVID-19 daerah melakukan testing jika ditemukan warga satuan pendidikan yang bergejala dan melakukan tracing jika ditemukan kasus konfirmasi positif. Dan, tentunya melakukan penanganan kasus dan menutup sementara pembelajaran tatap muka terbatas ketika ditemukan kasus konfirmasi COVID-19,” imbuhnya.

Lihat Juga : https://www.jangkauan.com/cek-linknya-110-459-siswa-dinyatakan-lulus-snmptn-2021/

https://www.jangkauan.com/model-pjj-orang-tua-menentukan-hasil-belajar-anak/

berita terkait
Komentar
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments