Sabtu, 15 Januari 2022

Menaker Beri Kelonggaran Pembayaran THR H-1 Lebaran

19 April 2021
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (Foto: dok kemenaker)

Jangkauan-Jakarta. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pengusaha wajib membayar  Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh kepada para pekerjaatau buruh maksimal H-7 Hari Raya Idul Fitri 2021.

Meski demikian, pemerintah memberi kelonggaran bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 yang tidak bisa membayar THR sesuai waktu yang ditentukan di atas.

“Bisa diberikan kelonggaran maksimal H-1 Lebaran dengan catatan, pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 Lebaran,” ujar Ida dalam peluncuran Posko THR 2021 di Jakarta, Senin (19/4/2021) seperti dilansir dari okezone.

Baca juga : https://www.jangkauan.com/pemerintah-putuskan-larang-mudik-lebaran-2021/

Dia mengatakan bahwa Posko THR 2021 yang diluncurkan ini tidak hanya dibangun di pusat, tetapi juga di provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Pendirian Posko ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyaluran THR kepada pekerja/buruh menjadi lebih efektif.

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja swasta dan buruh harus dibayar penuh alias tidak boleh dicicil. Pembayaran THR ini juga wajib dilakukan paling lambat H-7 lebaran.

Lihat juga :

https://www.jangkauan.com/bang-jangkau-guyonan-larangan-mudik/

Aturan THR  ini tertuang dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Para pengusaha yang telat membayarkan THR akan ada sanksi yang menanti. Salah satunya adalah akan adanya denda yang dikenakan sebesar 5% dari total THR yang dibayarkan.

Namun, pengenaan denda tersebut pun tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh. Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dikenakan sanksi administratif.

Sementara itu, bagi pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan dikenai sanksi administratif berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

Lihat juga :

https://www.jangkauan.com/meski-dilarang-27-juta-warga-tetap-nekat-mau-mudik/

https://www.jangkauan.com/larangan-mudik-2021-sebelas-persen-ngotot-ingin-mudik/

berita terkait
Komentar
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments