Senin, 17 Januari 2022

Kisruh Demokrat: Moeldoko Tidak Disetujui Lebih Banyak Responden

28 March 2021
Ketum Demokrat versi KLB Deli Serdang Moeldoko (Foto :ANTARA/Endi Ahmad)

Jangkauan-Jakarta. Berdasarkan hasil Survei Charta Politika mengenai evaluasi kebijakan pemerintah, aktivitas masyarakat dan peta politik selama triwulan I 2021, terungkap banyak masyarakat tidak setuju KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat. Hanya sekitar 18,1 persen masyarakat sepakat Moeldoko menjadi Ketum Demokrat.

“37,6 persen menyatakan tidak setuju dengan penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Responden juga lebih banyak yang menyatakan tidak setuju dengan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa tersebut,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparan survei secara virtual, Minggu (28/3/2021).

Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak pada 20 sampai dengan 24 Maret 2021. Sementara Margin of error survei diperkirakan +/- 2.83%.

“Ada 51,9% menyatakan tahu adanya pergantian Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB. Lalu 23,1% menyatakan tidak tahu. Sisanya 25% tidak tahu/tidak jawab,” katanya

Lebih lanjut, Yunarto mengatakan, mayoritas responden menyatakan bahwa polemik Ketua Umum Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pada responden yang mengetahui pergantian Ketua Umum Partai Demokrat, mayoritas 51,3% menyatakan tidak terlibat. Ada 15,7% menyatakan terlibat. Dan 33,1 % tidak tahu/tidak jawab,” katanya.

Menurutnya, respons ini merupakan hal yang baik bagi pemerintah saat ini meskipun ada sosok pejabat pemerintah dalam konflik kepemimpinan di Demokrat. Namun dia mengatakan bahwa penyikapan Presiden Jokowi juga berpengaruh pada pandangan masyarakat apakah pemerintah terlibat atau tidak.

“Tapi penyikapan ke depan, apakah Pak Jokowi akan diam saja atau melakukan sebuah tindakan politik yang lain terkait sosok Kepala KSP yang terlibat, saya pikir ini berpengaruh (pada pandangan) pemerintah terlibat dan tidak,” katanya.

berita terkait
Komentar
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments