Rabu, 22 September 2021

Bamsoet: Presiden Tiga Periode Lebih Banyak Kerugiannya

14 September 2021
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto: istimewa)

Jangkauan-Jakarta. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai penambahan masa jabatan presiden Indonesia menjadi tiga periode lebih banyak mudarat atau kerugiannya ketimbang manfaatnya. Pihaknya pun mendorong amendemen UUD 1945 untuk kepentingan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

Hal itu ia sampaikan merespons isu penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode di tengah pembahasan rencana amendemen UUD 1945.

“Kalau lihat judulnya presiden tiga periode, antara manfaat dan mudarat, saya jawab lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Lebih banyak mudaratnya,” kata Bamsoet dalam webinar yang digelar LHKP PP Muhammadiyah, Senin (13/9) seperti dilansir dari cnnindonesia.

Ia pun mengaku heran wacana penambahan masa jabatan presiden selama tiga periode berembus sangat kencang belakangan ini. Menurutnya, tak pernah ada pembahasan tentang penambahan masa jabatan presiden selama dirinya memimpin MPR.

“Pilihan dua periode sudah tepat. Tapi apakah amendemen perlu? Perlu. Tapi tak diarahkan ke penambahan masa jabatan,” kata dia.

Bamsoet lantas menceritakan bahwa pimpinan Badan Pengkajian MPR telah melaporkan hasil kajiannya pada 17 Januari 2021. Salah satunya merekomendasikan bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN.

Baca juga : https://www.jangkauan.com/jokowi-tegaskan-setia-konstitusi-tolak-tiga-periode/

PPHN itu, kata dia, bisa dimasukkan melalui tiga alternatif. Yakni pertama melalui Ketetapan (TAP) MPR. Kedua, masuk di pasal-pasal dalam UUD 1945. Terakhir, cukup lewat Undang-undang.

“Yang ideal melalui TAP MPR. Kalau melalui TAP MPR, mau enggak mau kita lakukan amendemen. Menambah 1 ayat di pasal 3 yakni memberikan kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN,” kata dia.

Melihat hal itu, Bamsoet menegaskan pembahasan amendemen UUD 1945 selama ini tak terkait dengan penambahan periodesasi.

Ia pun memahami banyak kekhawatiran banyak kalangan bila amendemen UUD 1945 justru berkembang lebih lanjut untuk mengubah substansi lainnya.

“Saya nilai bangsa ini perlu arah, perlu bintang pengarah agar kita tak selalu ganti pemimpin ganti haluan. Sehingga kita enggak pernah maju-maju seperti poco-poco,” kata Bamsoet.

Lihat juga : https://www.jangkauan.com/pengurus-demokrat-dan-aparat-bubarkan-acara-kubu-moeldoko/

berita terkait
Komentar
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments